MASALAH PERENCANAAN PENDIDIKAN NASIONAL
Disusun guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Perencanaan Pendidikan
Dosen Pengampu : Dr. H. Masrukhin, M.Pd
Disusun Oleh:
Muhammad Nur Affif NIM : 1410120044
Purnomo NIM : 1410120067
Moh. Solihan NIM : 1410120049
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
JURUSAN TARBIYAH PRODI PAI
TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu investasi pembangunan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan social dan ekonomi suatu masyarakat dan suatu bangsa. Pendidikan dewasa ini diselenggarakan semakin demokratis, semakin merata dan terbuka bagi setiap orang. Selain itu, pendidikan juga semakin bervariasi dalam tujuan, fungsi, isi dan metodenya; semakin bervariasi dalam program, bidang studi, dan statusnya; semakin spesifik dalam komponen pendidikan yang bersifat umum dan semakin kaya dalam komponen vokasionalnya; serta semakin bervariasi dalam aspek professional dan spesialisasinya. Oleh sebab itu, pendidikan semakin banyak memerlukan berbagai keahlian yang bersifat interdisipliner dalam memecahkan masalahnya.
Baca: MAKALAH DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN
Pendidikan di Indonesia seakan mengalami kemunduran. Perubahan kurikulum yang terjadi seakan membuat arah pendidikan Indonesia yang tak menentu. Sistem pendidikan yang terlalu sering mengganti baju pun belum mampu mengatasi permasalahan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerataan pendidikan di Indonesia seakan sulit terlaksana, masih banyak masyarakat di daerah-daerah pelosok sulit untuk mendapatkan pendidikan, apalagi pendidikan yang layak dan berkualitas.
Sistem pendidikan yang telah diimplementasikan pun tak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Sistem Pendidikan yang dilaksanakan tentunya direncanakan sedemikian rupa berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia. Kenapa sistem pendidikan negara kita tidak mampu mengatasi masalah pendidikan di Indonesia? Adakah yang salah dengan sistem pendidikan kita? Bagaimanakah awal sistem pendidikan itu direncanakan?
Perencanaan adalah awal diimplementasikan sebuah kegiatan. Dalam fungsi manajemen, perencanaan (planning) merupakan fungsi yang paling mendasar dan utama. Namun, ketika pada tahap perencanaan saja adalah permasalahan, bagaimana dengan implementasinya. Seperti menurut Benyamin Franklin, “if you fail to plan, you are planning to fali”.
Dari pernyataan tersebut, bisa dilihat pentingnya sebuah perencanaan dalam pendidikan. Jika dalam merencakan saja mengalami permasalah, bagaimana dengan pelaksaan dari perencanaannya. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas masalah dalam perencanaan pendidikan nasional.
B. Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka pemakalah mengambil beberapa rumusan masalah di antaranya adalah:
1. Bagaimana pengertian perencanaan pendidikan?
2. Apa saja permasalahan dalam perencanaan pendidikan nasional?
3. Bagaimana cara menanggulangi permasalahan dalam perencaan pendidikan nasional?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Perencanaan Pendidikan
Perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Dalam proses perencanaan pendidikan merupakan keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk masa yang akan datang.
Baca: Makalah Model Pendidikan Dan Pembelajaran Islam
Perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Perencanaan dan manajemen pendidikan diarahkan untuk dapat membantu: (1) memenuhi keperluan akan tenaga kerja, (2) perluasan kesempatan pendidikan, (3) peningkatan mutu pendidikan, serta (4) peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.
Ada empat persoalan pokok yang dibicarakan dalam perencanaan pendidikan, yaitu:
1. Tujuan pendidikan
Sebagai suatu yang akan dicapai melalui kegiatan perencanaan pendidikan.
2. Status sistem pendidikan
Menunjuk kepada bagaimana suatu sistem pendidikan yang ada sekarang apakah sudah mencpai target-targetnya atau belum.
3. Alternatif pemecahan masalah
Menunjuk kepada kemungkinan-kemungkinan apakah yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Strategi pencapaian tujuan
Menunjuk kepada cara terbaik mencapai tujuan itu.
B. Masalah dalam Perencanaan Pendidikan
Masalah yang terjadi dalam proses perencanaan pendidikan di Indonesia menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencananaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
1. Rendahnya kualitas sarana fisik
Kualitas sarana fisik dalam menunjang pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, terbukti dengan masih banyaknya sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, koleksi buku perpustakaan yang tidak lengkap, laboratorium yang tidak sesuai dengan standard, serta pemakaian teknologi informasi yang tidak memadai. Bahkan masih ada sekolah yang tidak mempunyai gedung sendiri, tidak mempunyai perpustakaan serta tidak mempunyai laboratorium.
Masalah sarana prasarana ini menyebabkan kendala tersendiri dalam perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan harus dengan matang mempertimbangan aspek ini, jangan sampai membuat suatu sistem pendidikan yang mempergunakan sarana dan prasarana yang hanya dimiliki oleh sekolah-sekolah dengan fasilitas bagus. Contohnya saja, pendidikan berbasis internet, bagaimana dengan anak-anak di daerah yang belum ada fasilitas internet. Oleh karena itu perencanaan pendidikan akan terhambat jika ada faktor yang kurang mendukung.
2. Rendahnya kualitas guru
Tugas guru sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 39 yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat, namun banyak guru di Indonesia yang belum memiliki profesionalisme yang memadai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Guru adalah salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pendidikan.
Baca: MAKALAH KODE ETIK GURU
Kualitas guru yang memprihatinkan menjadi kendala tersendiri bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Berdasarkan survey Putera Sampoerna Foundation, dimana sebanyak 54 persen guru di Indonesia masih berkualitas rendah (Tribunnews, 2012). Selanjutnya lagi,dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan terungkap fakta bahwa dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, ternyata 42,25% masih di bawah rata-rata (Tribunnews, 2012). Dengan permasalahan ini, perencanaan pendidikan akan ada hambatan. Contohnya saja, sekolah bilingual atau SBI yang sedang marak di Indonesia, seakan kurang menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan luar. Hal ini dikarenakan SDM guru yang tidak mumpuni, yang tidak berkemampuan bahasa inggris, harus mengajar dalam bahasa inggris atau dua bahasa.
3. Rendahnya kesejahteraan guru
Berdasarkan survei FGII (Federasi Guru Independen Indoneisa pada pertengahan 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar Rp. 1,5 juta, guru bantu Rp. 460rb, dan guru honorer di sekolah swasta rata-rata Rp 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti itu, maka banyak guru yang melakukan kerja sampingan., sehingga tidak optimal dalam mendidik siswa di sekolah.
4. Rendahnya prestasi siswa
Dengan rendahnya sarana fisik, kualitas guru dan kesejahteraan guru pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. United Nations for Development Programme (UNDP) mengumumkan hasil studi tentangt kualitas manusia melalui laporannya yang berjudul Human Development Report 2004 pada tanggal 15 september 2004, dalam laporan tersebut Indonesia menempati peringkat ke-111 dari 177 negara. Ternyata anak-anak Indonesia hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan dan mereka sulit untuk menjawab soal-soal yang berbentuk uraian yang memerlukan penalaran. Hal ini mungkin karena mereka sangat terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.
5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan
Mahalnya biaya untuk memperoleh pendidikan di Indonesia itu menyebabkan masyarakat yang berpendapatan atau yang kondisi ekonominya rendah lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dan anak-anak tersebut pun lebih memilih bekerja untuk membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan di Indonesia.
6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
Adanya ketidaksesuaian antara kualitas lulusan kita dengan kebutuhan tenaga kerja menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Data BAPPENAS (1996) yang dikumpulkan sejak tahun 1990 menunjukan angka pengangguran terbuka yang dihadapi oleh lulusan SMU sebesar 25,47%, Diploma/S3 sebesar 27,5% dan PT sebesar 36,6%, sedangkan pada periode yang sama pertumbuhan kesempatan kerja cukup tinggi untuk masing-masing tingkat pendidikan yaitu 13,4%, 14,21%, dan 15,07%. Menurut data Balitbang Depdiknas 1999, setiap tahunnya sekitar 3 juta anak putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri.
7. Mahalnya biaya pendidikan
Adanya stratifikasi dalam pendidikan, menyebabkan masyarakat dengan ekonomi kebawah akan kesulitan mendapat fasilitas pendidikan yang layak. Sekarang ini banyak sekolah dengan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang mahalnya selangit. Sedangkan pendidikan gratis yang disediakan pemerintah cenderung seadanya. Maka stratifikasi ini menyebabkan adanya pula kesenjangan kualitas pendidikan antara anak yang berekonomi berkecukupan dengan ekonomi rendah.
Baca: Pengertian, Latar belakang, Ruang lingkup Dan Pentingnya Kurikulum Bagi Guru
Masalah di atas adalah permasalahan yang secara global dapat menghambat proses perencanaan sistem pendidikan di Indonesia. Padahal, ada Undang-undang yang telah mengatur bagaimana standardisasi aspek pendidikan. Pada bab berikutnya akan dibahas bagaimana masalah pendidikan menghambat proses perencanaan sistem pendidikan.
Masalah lain yang terjadi dalam proses perencanaan pendidikan di Indonesia, yaitu:
a. Aspek Sosiologis
Setiap kebijakan baru dalam suatu rencana pendidikan yang akan dilaksanakan, sedikit banyak akan memengaruhi yang akan kehidupan social dan perilaku kelompoknya, oleh sebab itu para perencana, pengambil kebijakan dan pelaksana pendidikan perlu memerhatikan aspek sosiologis, terlebih lagi aspek sosiologis keagamaan yang berkaitan erat dengan gagasan-gagasan di bidang pendidikan seperti aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat, hal-hal tabu sanksi social yang berhubungan dengan pendidikan, serta pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan.
b. Aspirasi masyarakat terhadap pendidikan
Pendidikan merupakan sarana yang efektif dalam melakukan perubahan social. Misalnya, untuk meningkatkan status social seorang guru SD mengajar sambil kuliah kemudian berhasil menyelesaikan kuliahnya dan selanjutnya mampu meningkatkan satusnya menjadi seorang guru SMP, Guru SMA dan bahkan menjadi dosen di perguruan tinggi. Tidak sedikit di antara mereka yang mampu untuk menjadi seorang ilmuwan, dokter, dosen, jaksa, dan lain sebagainya setelah melalui keberhasilan pendidikannya.
Pemerataan kesempatan memperoleh pendididkan harus terjamin karena pendidikn diyakini dapat mengubah dan memperbaiki taraf hidup dan kehidupan seseorang. Oleh karenanya, perencanaan pendidikan dihadapkan pada sua kendala yaitu:
- Bagaimana individu dan masyarakat mendapatkan pendidikan secara mudah dan merata dalam kondisi fasilitas dan biaya pendidikan yang serba terbatas.
- Masih ada perbedaan mutu dan fasilitas pendidikan antara pendidikan yang ada di desa dan di kota walaupun kesempatannya sama.
- Kebehasilan pendidikan banyak ditentukan oleh mutu guru, fasilitas, ekonomi orang tua, dan sebagainya.
Untuk menghadapi kendala diatas, para perencana harus dapat memanfaatkan fasilitas dan dana yang tersedia atas prinsip pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan bekerjasama dengan unsur lain memikirkan batas-batas kebutuhan pasaran tenaga kerja, berapa banyak output pendidikan yang dapat diserap oleh pranata ekonomi dan social. Di sini para perencana pendidikan dituntut memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, berapa yang diperlukan untuk mendapatkan kesempatan belajar sampai pada tingkat pendidikan tertentu sesuai kebutuhan setelah melalui seleksi secara terbuka dan rasional.
c. Pengaruh perencanaan pendidikan terhadap masyarakat
Beberapa pengaruh pendidikan yang menimbulkan pandangan dan anggapan ketidakadilan adalah sebagai berikut:
- Proses seleksi yang ketat untuk memasuki jurusan tertentu di perguruan tinggi dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang bermutu tinggi tapi tidak melebihi jumlag yang dibutuhkan.
- Pembangunan sekolah yang belum merata karena keberadaan biaya yang terbatas.
- Perbedaan kemajuan pendidikan sebagai akbiat perbedaan kemampuan ekonomi setempat.
- Kadang-kadang masyarakat menetang gagasan penerapan metode mengajar yang baru.
- Perencanaan pendidikan harus menyadari dan menerimanya sebagai kenyataan dalam kehidupan di mana pematangan kondisi selalu memerlukan pendekatan yang tepat waktu. Dalam proses pelaksanaan rencana , perlu diciptakan suatu suasana yang dapat memperkecil atau menghilangkan hambatan yang ada dalam kelompok masyarakat. Untuk ini setiap perencana, pengambil keputusan, atau pelaksana pendidikan perlu memanfaatkan pengetahuannya tentang masyarakat, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan serta jenjang status yang berlaku disitu. Hasil penelitian sosiologis tentu akan membantu.
d. Tabu dan sanksi sosial dalam perencanaan
Setiap kebudayaan mempunyai norma-norma tertentu yang digunakan sebagai standard sanksi social atau hokuman adat dan tabu yang berfungsi mengatur tingkah laku kelompok masyarakat, mengingat:
- Kebudayaan yang mengarahkan bekerjanya pengaruh masyarakat dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian individu.
- Kebudayaan yang menetapkan apa-apa yang disetujui atau tidak disetujui oleh masyarakat. Tingkah laku yang tidak disetujui akan dikenakan sanksi social.
- Perencana pendidikan harus dapat mengembangkan nilai-nilai budaya yang diinginkan dan memperkecil pengaruh nilai-nilai yang tidak diperlukan serta memperkenalkan unsur-unsur baru yang berguna. Gerakan emansipasi misalnya, dapat menggeser pandangan umum tentang kedudukan wanita dalam masyarakat.
Ada dua hal yang menyulitkan perencana pendidikan untuk menguasai dan memegang nilai-nilai budaya, yaitu:
- Terdapatnya nilai budaya yang heterogen pada sejumlah kelompok masyarakat.
- Dibutuhkan tindakan menerobos tradisi yang sudah lama berlangsung, sehingga mungkin menimbulkan resistensi.
e. Pengaruh budaya dan tekanan-tekanan dari luar terhadap perencanaan pendidikan
Tekanan-tekanan dari luar yang kadang-kadang dapat memngaruhi perencanaan pendidikan adalah dapat berasal dari para politikus (pengamat politik), badan-badan (organisasi), dan bantuan luar negeri. Pendapat pemimpin organisasi atau politkus yang ada dalam masyarakat dan buah pikiran wakil rakyat di DPR tentang pembangunan pendidikan harus menjadi bahan yang sangat berguna bagi perencanaan pendidikan. Adakalanya mereka memiliki pandangan yang lebih realistis untuk diterapkan.
Jika sifat-sifat politikus menyebabkan bertentangan dengan perencana pendidikan, maka pihak perencanalah yang harus menyesuaikan diri. Apakah ia akan menerima keputusan politikus atau berusaha untuk mengadakan kompromi, tergantung dari banyak factor seperti kepribadian, cara mengadakan pendekatan, dan ketersediaanya untuk saling menukar informasi. Kadang-kadang terjadi persaingan kurang sehat antar daerah, antar golongan masyarakat, antar lembanag pendidikan, anatara orang-orang yang vested interest. Tugas perencana pendidikan adalah mempelajari dan mempertimbangkan keinginan-keiniginan yang ada dalam masyarakat seperti: keiinginan tambahan gedung sekolah baru, permintaan supaya mutu pendidikan di daerah pedesaan diperbaiki dalam rangka pembangunan masyarakat desa, biaya yang lebih banyak, dan lain sebagainya.
Perencana pendidikan perlu jaga memerhatikan aspek bantuan luar negeri, baik berupa bantuan teknis, bantuan peralatan, bantuan proyek, maupun beasiswa. Bantuan mungkin berupa pinjaman atau berupa bantuan. Bantuan luar negeri yang direncanakan perlu didasarkan pada kriteria: keterpaksaan, melanjutkan kegiatan yang sudah ada, tidak mengikat, dan feasible untuk dilaksanakan
f. Aspek Pedagogis
Aspek-aspek pedagogis yang harus diketahui oleh perencana pendidikan adalah: tujuan pendidikan, struktur system pendidikan, isi pendidikan, metode belajar dan mengajar, dan inovasi pendidikan. Kelima aspek pedagogis tadi bersifat kualitatif dan sangat penting bagi perencanaan pendidikan.
C. Dasar dan tujuan pendidikan
Pembangunan pendidikan didasarkan atas falsafah Pancasila bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuahan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, miliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
a) Struktur sistem pendidikan
Perencana pendidikan harus mempunyai pengetahun yang luas tentang struktur system pendidikan, bukan hanya mengenai struktur system pendidikan Negara kita, tetapi juga yang berlaku di Negara lain untuk bahan perbandingan. Hal ini harus sungguh-sungguh disadari oleh para perencana karena setiap usaha untuk melakukan pembaharuan system pendidikan, langkah pertama yang harus ditempuh adalah menelaah struktur system pendidikan itu sendiri. Jika hasil percobaan dapat memperlihatkan bahwa kurikulum SD dapat diselesaikan selama 5 tahun, maka hal ini dapat mengubah struktur system pendidikan kita. Kemudian setiap perubahan di dalam struktur system pendidikan akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pekerjaan para perencana pendidikan.
b) Isi pendidikan
Penting bagi perencana pendidikan untuk mengetahui relevansi kurikulum dengan tuntutan pembangunan di segala bidang. Perencana pendidikan harus mengetahui lebih jauh tentang isi pendidikan, karena prasarana pendidikan seperti gedung dan peralatan selama ini dipandang sebagai alat bantu bagi pengajaran benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan kurikulum. Menjadi tugas perencana pendidikan untuk memikirkan persyaratan-persyaratan ruang belajar untuk setiap tingkat dan jenis pendidikan sesuai kurikulumnya. Kebutuhan jumlah dan komposisi antara ruang teori dan ruang praktik pada SMA dan SMK tentu akan beda.
c) Metode belajar dan mengajar
Perencanaan kualitatif dalam rangka peningkatan mutu pendidikan mengandung unsur pengembangan kurikulum. Pengembanagan kurikulum selain menyempurnakan isisnya yang berupa seperangkat pengalaman belajar, juga penyempurnaan penggunaan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional seperti ceramah, latiha, dan menghapalkan harus disempurnakan dengan metode yang lebih banyak memberikan inspirasi dan motivasi dalam belajar, seperti:
d) Belajar sambil berbuat (learning by doing)
e) Belajar untuk menemukan sendiri (discovery learning)
f) Belajar memecahkan masalah (problem solving method)
g) Inovasi pendidikan
Inovasi dalam pendidikan memengaruhi banayak aspek seperti: pembaruan metode pembelajaran, perubahan penyempurnaan struktur organisasi, pembaruan kurikulum (isi dan metode), penyempurnaan system informasi pengelolaan, dan sebagainya. Perencana pendidikan harus mengetahui peranan dari gagasan inovasi pendidikan, dan meikirkan bagaimana rencana peningkatan, penyebaran, dan pengelolaannya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perencana pendidikan harus mengetahui secara luas apa yang terjadi di dalam system pendidikan. Sebagai motor penggerak, perencana pendidikan harus dapat menghargai peranan inovasi dalam pembinaan dan pembangunan pendidikan secara terintegrasi.
h) Aspek Demografis
1) Pengaruh perkembangan kependudukan
Pada beberapa Negara di Asia termasuk Indonesia, kesuburan penduduk tinggi. Usaha penurunannya terus dilakukan melalui program keluarga berencana. Pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat ditunjang oleh perbaikan kesehatan masyarakat dan kemajuan ilmu kedokteran.
Secara umum ada empat masalah kependudukan yang perlu diperhatikan oleh perencana pendidikan yaitu:
- Laju pertambahan penduduk yang masih terlalau cepat.
- Distribusi penduduk yang tidak merata.
- Keadaan piramida penduduk usia muda
- Mobilitas dinamika penduduk yang tinggi.
Berbagai factor diatas, mempunyai pengaruh yang jelas pada bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Makin besar jumlah penduduk yang umurnya di luar umur angkatan kerja, maka makin berat tanggungan ekonomi yang dibebankan kepada penduduk yang tergolong ke dalam kelompok angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan meningkatkan dengan cepat pula jumlah penduduk yang muda yang secara ekonomis tidak produktif dan hidup bergantung kepada penduduk yang mempunyai penghasilan. Selain itu, jumlah penduduk usia sekolah yang tinggi mengakibatkan perlunya disediakan fasilitas pendidikan yang mencukupi, dan ini menjadi persoalan.
2) Pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan
Pengaruh tidak langsung pertambahan pendudk terhadap perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika kependudukan menembus semua sector perencaaan ekonomi dan social, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi pertanian, hukum, pertadan sebagainya. Sector-sektor ini saling berkaitan dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Karena itu di belakang data demografis sebenarnya terdapat satu mekanisme perubahan social yang perlu dipelajari oleh perencana pendidikan dalam merencanakan kurikulum setiap jenis dan tingkat pendididkan, pengdaan guru menurut spesialisasinya, pembinaan penduduk putus sekolah, dan sebagainya.
3) Pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa
Sekitar tahun enam puluhan, perencanaan pendidikan di banyak Negara sibuk menghitung dan menetapkan sasaran mengenai persentasi penduduk yang bersekolah (SD sampai perguruan tinggi) dan yang melek huruf, perbandingan siswa dengan guru, dengan ruang belajar, dan sebagainya. Sepuluh tahun kemudian, sasaran tadi banyak yang tidak tercapai, perkembangan ekonomi yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk. Di damping itu, perhitungan mengenai jumlah isiwa juga meleset karena kurang memerhatikan factor kependudukan.
Perencana pendidikan dalam membuat proyeksi siswa perlu memerhatikan factor pertambahan penduduk, kemampuan pemerintah dalam pengadaan dana, tenaga pengajar yang tersedia, dan sebagainya karena yang terkait dengan tenaga pengajar khususnya, memerlukan waktu paling sedikit 4 tahun untuk pengadaannya.
4) Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan
Pertumbuhan penduduk yang cepat memperbesar arus kelompok usia sekolah yang memasuki system pendidikan. Kejadian seperti ini merupakan concern kuantitif perencanaan pendidikan, yaitu lebih banyak perhatian kepada memperluas daya tamping dan pemerataan kesempatan belajar disbanding kesempatan untuk peningkatan mutu, penyempurnaaan kurikulum, inovasi teknologi, pembuatan gedung sekolah dengan bentuk yang lebih praktis dan menyenangkan, dan sebagainya.
Meningkatnya jumlah penduduk usai sekolah masuk system pendidikan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan dana untuk menyediakan fasilitas pendidikan (gedung, perabotan, dan lain-lain), pengangkatan guru dan tenaga kependidikan yang baru, tenaga Pembina, dan sebagainya. Perbaikan mutu dan relevansi system pendidikan yang sangat lambat, menjadikan pendidikan kurang menarik dan menyebabkan meingkatnya putus sekolah dan pemborosan dalam system pendidikan. Hal yang demikian memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari para perencana pendidikan ketika melakukan aktivitasnya dalam membangun system pendidikan.
5) Pemerataan kesempatan belajar
Hasil kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan yang merata dan baik merupakan salah satu persyaratan untuk sussesnya suatu usaha pembatas pertambahan penduduk. Banyak negara mengalami ledakan penduduk yang begitu cepat yang oleh karena negara tersebut menghadapi maslah dalam system pendidikannya (tidak merata dan tidak bermutu). Oleh sebab itu, pemerataan kesempatan belajar kepada setiap warga Negara harus menjadi perhatian para perencana pendidikan. Pemerataan kesempatan belajar dapat berupa pemerataan menurut pembagian wilayah (kota dan desa), berdasarkan jenis kelamin (anak laki-laki dan anak permpuan), dan berdasarkan sara seperti: suku (Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, Banjar dan lain-lain), agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan lain-lain), dan ras (asli, blastteran, dan lain-lain).
6) Jawaban perencana terhadap tantangan dinamika kependudukan
Setiap perencana pendidikan akan selalu menghadapi masalah demografi, oleh karena itu ia harus selalu memikirkan cara baru untuk menyelesaikannya, termasuk menyelesaikan masalah struktur dan isi system pendidikan. Jawaban atas permasalahan ini terletak bukan hanya pada ekspansi atau perluasan kesempatan belajar semata, tetapi juga pada upaya melakukan berbagai inovasi system pendidikan.
Mengingat segi-segi yang kurang menguntungkan dari pertambahan penduduk yang cepat terhadap system pendidikan dan sector ekonomi, pemerintah telah menjalankan berbagai usaha kea rah pengurangan maslah kependudukan yaitu:
- Memindahkan penduduk (transmigrasi) ke daerah yang jarang penduduknya.
- Mengendalikan arus urbanisasi dengan memperioritaskan pembangunan di bidang pertanian.
- Mengendalikan lajunya pertambahan penduduk dengan intensifikasi dan eksistensifikasi program keluarga berencana.
- Salah satu tugas penting bagi perencana pendidikan pada masa kini dan masa yang akan dating adalah mensukseskan keluarga berencana melalui pendidikan kependudukan di sekolah dan di luar sekolah.
i) Aspek Ekonomis
1) Permasalahan Ekonomi
Kebijakan ekonomi pemerintah mempunyai tujuan yaitu untuk: pertumbuhan produksi nasional, keseimbangan moneter, mempertahankan kekuatan nilai uang, perbaikan dan pemerataan pendapatan, dan partisipasi masyarakat dalam proses produksi. Instrument yang mungkin digunakan adalah pengendalian pajak secara langsung dan partisipasi dalam produksi pada perusahaan-perusahaan umum. Setiap Negara menggunakan instrument yang berbeda-beda, namun unsur yang berlaku umum adalah bahwa setiap penggunaan instrument tadi selalu memerlukan biay baik biaya materi maupun non materi seperti peraturan yang membatasi kebebasan individu.
2) Pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi
Pengaruh tidak langsung pertambahan penduduk terhadap perencanaan pendidikan adalah menyangkut pengaruh dinamika kependudukan menembus semua sector perencanaan ekonomi dan social, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, komunikasi, pertanian, hokum, pertahanan, dan sebagainya.
3) Pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi
Ciri khas yang dimiliki oleh alat kebijakan ekonomi ialah bahwa semua memerlukan pembiayaan termasuk untuk pembangunan system pendidikan. Karena pendidikan memerlukan uang, dan apabila uang itu digunakan untuk membiayai pendidikan, maka tidak dapat digunakan untuk membiayai alat kebijakan ekonomi lainnya yang juga menunjang tercapainya pembangunan.
4) Biaya dan keuntungan
Karena investasi pendidikan tidak terlihat secara bebas, tetapi tersembunyi dalam diri peserta didik atau tenaga kerja, maka keuntungan pendidikan sangat sukar untuk dilihat secara langsung. Pendidikan harus dinilai berdasarkan alat dan tjuan kebijakan lainnya, termasuk membandingkan keberhasilan suatulembaga pendidikan tertentu dengan lembaga pendidikan yang lain.
5) Biaya pendidikan
Pembiayaan pendidikan yang dimaksudkan pada uraian ini terbatas pada pembiayaan untuk jalur pendidikan formal (sekolah). Pembiayaan pendidikan untuk jalur formal pada garis besarnya terbagi dua yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya pembangunan (capital cost), dan biaya rutin (recurrent cost). Biaya pembangunan diperuntukkan bagi pembangunan prasarana dan sarana pendidian, pengadaan laboratorium dan perlengkapannya, pengadaan bengkel dan perlengkapannya, dan lain sebagainya.
j) Pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi.
Pendidikan memberikan sumbangan bagi peningkatan produksi yang juga berarti membantu pertumbuhan ekonomi. Itulah sebabnya ahli ekonomi dan pembuat kebijaksanaan menganggap pendidikan sebagai alat kebijaksanaan ekonomi. Perkembangan tentang ekonomi pendidikan turut memberikan dasar-dasar bagi perencanaan pendidikan yaitu: penggunaan sumber-sumber secara optimal memerlukan proses pengambilan keputusan secara optimal memerlukan proses pengambilan keputusan secara rasional dalam rangka pengalokasian sumber-sumber di dalam system pendidikan itu sendiri (diantara berbagai jenis dan tingkat pendidikan).
1) Solusi dari Masalah Perencanaan Pendidikan
Adanya masalah dalam pendidikan di Indonesia menyebabkan pula adanya kendala dalam perencanaan pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia harus direncanakan dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas. Seperti yang telah diketahui bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan memprioritaskan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan sistem pendidikan negara dan peserta didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Artinya dalam merencanakan sistem pendidikan nasional pun harus mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya.
Sistem pendidikan di negara kita telah banyak mengalami perubahan, hal ini mungkin disebabkan karena perencanaan pendidikan yang tidak memahami aspek-aspek yang terkait didalamnya, sehingga sistem pendidikan nasional kita tidak mampu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia serta lulusan yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut menyebabkan sumber daya manusia (SDM) negara kita sulit bersaing dengan SDM asing.
Untuk mengatasi masalah perencanaan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan problem solving (penyelesaian masalah) yang tepat, yaitu:
Secara Sistemik.
Adanya perombakan dalam sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem pendidikan dangat berkaitan dengan ekonomi, dengan sistem ekonomi sekarang menyebabkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Maka haruslah menciptakan sistem yang menghilangkan adanya stratifikasi dalam pendidikan. Tidak ada lagi kesenjangan fasilitas pendidikan untuk masyarakat ekonomi kuat dan lemah.
Secara Teknis.
Solusi secara teknis adalah adanya perubahan dalam aspek kualitas saran prasarana, kualitas guru dan kualitas siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru, misalnya, di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa, misalnya, diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan, dan sebagainya.
Dengan problem solving atau penyelesaian masalah pendidikan, maka proses perencanaan pendidikan pun harus berfungsi dalam merancang sebuah sistem pendidikan yang layak dan tepat untuk masyarakat Indonesia.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dapat pula dikatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan.
Ada beberapa masalah dalam perencananaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu:
- Rendahnya kualitas sarana fisik
- Rendahnya kualitas guru
- Rendahnya kesejahteraan guru
- Rendahnya prestasi siswa
- Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan
- Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan
- Mahalnya biaya pendidikan
Untuk mengatasi masalah perencanaan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan problem solving (penyelesaian masalah) yang tepat, yaitu:
Secara Sistemik. Adanya perombakan dalam sistem sosial yang berkaitan dengan pendidikan. Sistem pendidikan dangat berkaitan dengan ekonomi, dengan sistem ekonomi sekarang menyebabkan adanya stratifikasi dalam pendidikan.
Secara Teknis. Solusi secara teknis adalah adanya perubahan dalam aspek kualitas saran prasarana, kualitas guru dan kualitas siswa. Maka, solusi untuk masalah-masalah teknis dikembalikan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Hikmam, Manajemen Pendidikan, Pustaka Setia, Bandung, 2009
Manap Somantri, Perencanaan Pendidikan, Taman Kencana, Jakarta, 2014
Matin, Perencanaan Pendidikan Perspektif Proses dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Prenadamedia Group, Jakarta 2015
Posting Komentar